undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung
1. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung
UU RI No. 32 tahun 2004
maaf klou salah
2. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu
undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu adalah Undang undang pelaksanaan pemilu tingkat daerah provinsi dan kabulaten/kotajawabannya: pasal 18 UUD 1945
3. undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu
uud tahun 1945 pasal 22E ayat 1
maa
f klo slah
4. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu…A.UU RI No.23 tahun 2004B.UU RI No.27 tahun 2004C.UU RI No.29 tahun 2004D.UU RI No.32 tahun 2004
D.UU RI NO.32 tahun 2004
semoga membantuD. UU RI No. 32 tahun 2004
maaf kalo salah 🙂
5. 1) Wilayah yang merupakan gabungan dari kabupaten disebut ….a. Kota madya. c. Negarab. Propinsi. d. Daerah2) Undang – undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu….a. UU RI No. 23 Tahun 2004b. UU RI No. 27 Tahun 2004c. UU RI No. 29 Tahun 2004d. UU RI No. 32 Tahun 2004Tolong bantu ya kk2
Jawaban:
a.provinsi
b.UU RI No. 27 Tahun 2004
maaf y klo salah
6. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu????
memakai undang undang perda
7. undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaituA. UU RI No. 23 Tahun 2004B. UU RI No. 27 Tahun 2004C. UU RI No. 29 Tahun 2004D. UU RI No. 32 Tahun 2004
D) UU RI no. 32 tahun 2004
smoga mmbantu:)
8. 1.alasan utama terjadi perubahan sila pertama pancasila seperti yang ada dalam piagam jakarta adalah2.undang undang no.22 tahun 1999 berisi tentang 3.hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam meliputi4.camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada5.segala sesuatu langsung diatur dan diurus pemerintah pusat disebut6.pembantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sehari hari adalah 7.presiden memegang kekuatan pemerintahan menurut8.hak,wewenang,kewajiban daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri disebut 9.lembaga negara yang mempunyai kekuasaan mempertahankan undang undang adalah10.presiden mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya selama menjabat kepada lembaga…11.pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat diatur dalam 12.pemilu diselenggarakan dengan tujuan 13.nilai juang yang patut diteladani dari drs.mohammad hatta adalah14.salah satu nilai yang terkandung dalam nilai persatuan adalah 15.perbedaan rumusan pancasila dalam piagam jakarta dengan rumusan yang sah dan resmi terdapat pada sila
1. Dirubahnya sila pertama Pancasila seperti yang ada dalam Piagam Jakarta dikarenakan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia, sebelumnya di sila pertama dituliskan “Kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sedangkan rakyat Indonesia tidak semuanya memeluk agama Islam, karena itu datanglah perwakilan dari wilayah timur yang mengusulkan untuk melakukan pengubahan pada sila pertama
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 berisikan tentang pemerintahan daerah
4. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati
Maaf, cuma bisa mengerjakan beberapa nomor 🙂
9. Sebutkan undang undang yg mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang.
UU Nomor 1 Tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
UU Nomor 12 tAHUN 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
maaf klo ada yg salah dan kurang^^
10. sebutkan undang undang yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung
Jawaban:
Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu…. A. UU RI nomor 23 tahun 2004. B. uu RI Nomor 27 tahun 2004. C. uu RI nomor 29 tahun 2004. D. uu RI Nomor 32 Tahun 2004
jawabannya 32 tahun 2004 tentang pilkada
12. undang undang yg mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu
Jawaban:
pasal 18:4
#semogamembantu
13. 1.kapan tugas panwaslu berakhir?2.pemilihan umum yang kedua biasanya untuk memilih=3.pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilaksanakan mulai tahun=4.gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh=5.anggota DPD biasanya mewakili=6.untuk menghindari terjadinya pemungutan suara dua kali oleh seorang pemilih maka pemilih tersebut diberi tanda berupa=7.peraturan perundangan yang mengatur tentang partai politik adalah=8.salah satu syarat seorang kepala daerah memenangkan pilkada adalah mendapat suara sebanyak=9.sebutkan syarat-syarat untuk menjadi pemilih=tolong jangan ngasal jawabannya.kalau benar semua jawabannya aku kasih jawaban terbaik☆☆☆☆☆☆☆
1.ngak tau
2.presiden dan wakil presiden
3.1949/1954 antara dua itu maaf ya kalau salah
4.presiden
5.daerah maaf ya kalau salah
6.tinta di jari
7.ngak tau
8.tergantung jumlah rakyat nggak salah 1/5
9.sehat akal dan jasmani
cukup umur
wni
tidak pernah dihukum pidana
maaf ya kalau salah
14. hai mau tanya nihh. mohon dijawab dgn jujur& benar jangan ngasal yaa.. Undang undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu a. UU RI No. 23 tahun 2004 b. UU RI No. 27 tahun 2004 c. UU RI No. 29 tahun 2004 d. UU RI No. 32 tahun 2004
Jawaban:
D. UU RI No.32 Tahun 2004
Penjelasan:
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala dae
rah dipilih secara demokratis, Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
15. Sebutkan undang undang yg mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung
undang undang replubik indonesia nomor 8 tahun 2015
16. Undang-undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu…. A. UU RI No. 23 Tahun 2004 B. UU RI No. 27 Tahun 2004 C. UU RI No. 29 Tahun 2004 D. UU RI No. 32 Tahun 2004
Jawaban:
D. UU RI No. 32 Tahun 2004
Penjelasan:
Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau
Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh
penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat.
Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:
Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsiBupati dan wakil bupati untuk kabupatenWali kota dan wakil wali kota untuk kota
17. 1. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI disebut . . . * 1 poin A. Otonomi daerah B. Daerah otonom C. Otonomi D. Wilayah otonom 2. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur secara konstitusional dalam UUD 1945 …. * 1 poin A. Pasal 17 B. Pasal 18 C. Pasal 19 D. Pasal 20 3. Undang-undang yang mengatur Pemerintah Daerah, yaitu …. * 1 poin A. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004n 1 B. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 C. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 D. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupa-kan undang-undang mengenai …. * 1 poin A. perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah B. peraturan tentang otonomi daerah C. pemerintahan daerah D. kewenangan daerah 5. Jika ditafsirkan otonomi daerah adalah pelimpahan kewewenangan atau pemberian kewenangan dari pemerintah …. * 1 poin A. pemerintah daerah kepada pemerintah pusat B. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah C. pemerintah asing kepada pemerintah daerah D. pemerintah pusat kepada pemerintah asing 6. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan wujud dari pelaksanaan …. * 1 poin A. anarki dalam suatu negara B. sosialisasi dalam suatu negara C. demokrasi dalam suatu negara D. modernisasi dalam suatu negara 7. Berikut ini yang bukan merupakan bidang kewenangan pemerintah daerah dalam pe-laksana an otonomi daerah, adalah …. * 1 poin A. eksploitasi kekayaan hutan B. penataan tata ruang kota C. pelaksanaan kegiatan administratif D. menetapkan kebijakan moneter 8. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi …. * 1 poin A. masyarakat setempat B. pemerintah pusat C. pemerintah asing D. presiden bersama DPR 9. Dalam penyelenggaraan Otonomi daerah harus berpedoman pada tiga asas, yaitu . . . . * 1 poin A. Sentralisasi ,dekonsentrasi dan desentralisasi B. Desentralisasi ,dekonsentrasi dan tugas pembantuan C. Dekonsentrasi ,tugas pembantuan dan sentralisasi D. Otonomi daerah ,otonomi luas dan Akuntabilitas 10. Berikut ini merupakan contoh partisipasi warga negara, yaitu …. * 1 poin A. beramai-ramai membangun rumah mewah B. mengikuti pemilihan umum C. membangun jalan tol D. memilih pemimpin perusahaan 11. Pemerintahan Daerah terdiri dari : * 1 poin A. Bupati dan Para Kepala Dinas B. Bupati dan DPRD C. Bupati dan Para Ketua D. Bupati dan Para Camat 12. Peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan sifat dasar manusia sebagai makhluk …. * 1 poin A. Tuhan B. sosial C. individu D. kelompok 13. Kebijakan publik di negara Indonesia tertuang secara tertulis dalam bentuk …. * 1 poin A. peraturan adat daerah B. peraturan perundang-undangan C. peraturan otonomi D. peraturan bersama 14. Seluruh bidang pemerintahan adalah kewenangan daerah, kecuali. . . . * 1 poin A. politik luar negeri, hankam, dan agama B. memilih kepala daerah C. membuat peraturan daerah D. menetapkan APBD 15. Gotong royong perlu kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebab …. * 1 poin A. merupakan kebiasaan suku bangsa B. merupakan ciri khas daerah tertentu C. dapat mewujudkan ketenangan dalam lingkungan D. dapat mewujudkan kesejahteraan bersama 16. Konsekuensi bagi masyarakat bila tidak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, antara lain . . . . * A. masyarakat harus menerima kebijakan tersebut apapun resikonya B. memungkinkan munculnya penyelewengan-penyelewengan C. masyarakat menjadi apatis/acuh D. masyarakat belum bersikap demokratis 17. Kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan sekolah, misalnya. . . . * 1 poin A. para siswa melaksanakan kebersihan kelas sesuai dengan jadwal piket B. siswa mengatur keperluan uang dari orang tua untuk membantupekerjaan orang tuanya C. siswa membuat silabus mata pelajaran D. OSIS menyusun jadwal pelajaran 18. Yang termasuk pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah . . . . * A. bagi hasil pajak B. pinjaman daerah C. pajak daerah D. dana alokasi khusus 19. Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih . . . . * 1 poin A. secara demokratis B. secara langsung oleh rakyat C. sesuai undang-undang D. dicalonkan oleh DPRD I dan II 20. Kerja sama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam . . . * A. menetapkan peraturan daerah B. menetapkan kepala daerah C. pengangkatan perangkat daerah D. pengaturan terhadap peraturan daerah
20 adalah A.menetapkan peraturan daerah
19 B.secara lgsung oleh rkyt
18. B. pjk daerah
maaf klo salah y
18. 1. Penjabat yang membantu Kepala Desa bertugasdi bidang Administrasi dan pelayanan umum disebut…A. Kepala UrusanB. Sekretaris DesaC.. Ketua RWD. Ketua RT2. Wilayah yang merupakan gabungan dari beberapakabupaten disebut..A. Kota MadyaB. ProvinsiC. NegaraD. Daerah3. Undang-undang yang mengatur pemilihan KepalaDaerah secara langsung yaitu….A. UU RI No. 23 Tahun 2004B. UU RI No. 27 Tahun 2004C. UU RI No. 29 Tahun 2004D. UU RI No. 32 Tahun 2004
ADA
semoga bisa membantu
maaf kalau salah
19. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu
Undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu Undang-undang No 32 Tahun 2004
Pembahasan
Pada awalnya menurut pasal 18
ayat 1 → Kepala Daerah Propinsi diangkat oleh Presiden dari sedikitnya-sedikitnya dua atau sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.
ayat 2 → Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).
ayat 3 → Kepala Daerah Desa (kota kecil
) diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi dari sedikit-sedikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).
Namun pada tahun 2004 peraturan tersebut diubah.
Undang-undang No 32 Tahun 2004 yang mengatur soal pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang ini ditandatangani oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Pada UU ini, DPRD tetap masih bisa mengusulkan pemberhentian kepala daerah melalui hak angket.
Pelajari Lebih Lanjut
Tugas/wewenang dan dasar hukum MPR?
https://brainly.co.id/tugas/7019270=================Detail Jawaban
Kelas: 6
Mapel: PPKN
Kategori: Bab 2 – Sistem Pemerintah Indonesia
Kode: 6.9.2
Kata Kunci: Undang-undang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung
20. undang undang yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu
Jawaban:
Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penjelasan:
semoga membantu
Assalamualaikum kak, semoga dapat membantu ya:)
Pemilihan Kepala Daerah Menurut UU No.22 Tahun 2007, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
