Pengakuan Dan Perlindungan Ham Memiliki Arti Bahwa

Pengakuan dan perlindungan ham memiliki arti bahwa

1. Pengakuan dan perlindungan ham memiliki arti bahwa

Jawaban :Setiap manusia mempunyai insting persamaan kedudukan dalam hukum

Penjelasan :SEMOGABISAMEMBANTUYAMAAFKALOSALAH

Detail Jawaban :

Detail Jawaban :°•{ Mapel:PPKn

•°{ Kelas: menengah atas

•°{ Kelas: menengah atas•°{ Bab: PerlindunganHAM

•°{ Kata kunci: ArtidaripengakuandanperlindunganHAM

[tex]{ \colorbox{black}{ \blue{ Answer\: By \: elgabriel102009 }}}[/tex]

Jawaban:

>>PKKn

■■■■■■■■■■》☆《■■■■■■■■■■

★彡[Jawaban]彡★

✎⃞→Setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum

Penjelasan:

🙂

2. Pengakuan dan perlindungan ham memiliki arti bahwa…

Jawaban:

hak asasi manusia

Penjelasan:

maaf kalau salah

3. Pengakuan dan perlindungan Ham memiliki arti bahwa A. setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum B. Negara menjamin setiap warga negara C. Setiap tindakan harus sesuai dengan HAM D. Hukum yang mengatur HAM E. Persamaan di bidang ekonomi politik sosial dan budaya

Jawaban:

A. setiap manusia mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum

4. 1. Tiga fungsi pokok pancasila… a. Pandangan hidup, idiologi Negara, dasar negara b. Lambang Negara, jiwa bangsa, idiologi Negara c. Pemersatu. Penguat, pengokoh d. Pandangan hidup, tujuan hidup, nilai hidup e. Dasar Negara, lambang Negara, pertahanan Negara 2. Dalam sidang BPUPKI pertama membahas rumusan penting yaitu a. Pembentukan UUD Negara b. Pembentukan alat-alat pemerintahan c. Perumusan dasar Negara RI d. Pemilihan presiden dan wakil presiden e. Pembentukan piagam Jakarta 3. Kedudukan pancasila kaitannya dengan pengaruh budaya asing a. Sebagai filter atau penyaring b. Jiwa dan kepribadian bangsa c. Pedoman hidup bangsa d. Sebagai penangkal e. Sebagai dasar Negara 4. Mahkamah konstitusi menurut UUD 1945 memiliki baberapa kewenangan, kecuali… a. Menguji UU terhadap UUD b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 c. Memutuskan pembubaran partai politik d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu e. Memutuskan perselisihan DPR 5. Di antara unsur-unsur pembentuk negara , unsur yang termasuk unsur deklaratif adalah… a. Rakyat b. Wilayah c. Konstitusi d. Pengakuan dari negara lain e. Pemerintah yang berdaulat 6. Norma susila merupakan suatu hati nurani manusia , yang memberi petunjuk mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dikerjakan , oleh sebab itu barang siapa yang melanggar norma ini berakibat…. a. Mendapatkan hukuman dari tuhan b. Mendapatkan sanksi hukum pemerintah c. Timbulnya perasaan malu dan kebencian si pelaku kepada orang lain d. Merasa malu, mendapat celaan , kecewa, menyesal , dan menderita siksaan batin e. Di kucilkan dalam pergaulan 7. Ciri khas dari Negara kesatuan adalah…. a. Kepala Negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepaa rakyat . b. Kepala Negara mewakili hak veto c. Tiap provinsi memiliki undang-undang dasar sendiri d. Negara tidak berdaulat e. Negara memiliki satu UUD, kepala Negara, dewan mentri, dan DPR 8. Wewenang pengadilan negeri adalah… a. Memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama b. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat salah c. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding d. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan hukum upaya hukum banding e. Mengadakan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk 9. Hak asasi manusia (HAM) pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara mutlak , karena… a. Melanggar kewajiban orang lain b. Melanggar hak asasi orang lain c. Bertentangan dengan peraturan d. Tidak disertai dengan kewajiban e. Bertentangan denga adat istiadat 10. Menurut asa Negara hukum , semua warga Negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab.. a. Semua warga Negara wajib taat dan patuh pada hukum b. Semua warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan c. Semua warga Negara bersamaan kedudukannya da
lam hukum dan pemerintahan d. Semua warga negara mendapat perlindungan hukum e. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban 11. Hakekat hak asasi manusia di tujukan untuk…. a. Warga Negara memiliki kebebasan dalam suatu hal b. Menjamin hak dan kewajiban c. Menjamin persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia d. Menjamin harga diri dan martabat manusia/bangsa e. Menjamin kebebasan kemerdekaan dan kebahagian hidup umat manusia didunia 12. Pancasila sebagai dasar Negara selalu dipertahankan bahkan pancasila menjadi norma dasar negara atau kaidah Negara yang fundamental , maksudnya mengandung arti… a. Kaidah Negara yang berlaku untuk selama-lamanya b. Menjadi aturan dasar kemasyarakatan secara turun temurun c. Aturan pokok untuk mengatur kehidupan bagi setiap WNI dan lembaga-lembaga Negara d. Aturan pokok untuk menjalankan kedaulatan rakyat e. Pancasila bersifat statis atau bersifat abadi 13. Model kebudayaan politik yang berkembang dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, kecuali….. a. Tingkat pendidikan masyarakat b. Tingkat ekonomi , semakin sejahtera rakyat semakin tinggi partisipasi politiknya c. Supremasi hukum , adanya penegakan hukum yang adil, bebas d. Media komunikasi yang independen , yang berfungsi sebagai contoh control sosial, bebas, dan mandiri e. Budaya politik yang apatis 14. Perhatikan pernyataan pernyataan berikut ini 1) Budaya politik matriakat 2) Budaya politik parochial 3) Budaya politik kaula 4) Budaya politik partisipan 5) Budaya politik campuran Tipe-tipe budaya politik yang berkembang di indonesia terdapat pada nomor…. a. 1,2,3, dan 4 b. 2,3,4 dan 5 c. 1,2,4 dan 5 d. 3,4,5 dan 1 e. Semuanya benar 15. Tahap terakhir dalam pembuatan perjanjian internasional adalah….. a. Persiapan b. Pemantauan c. Ratification d. Negotiation e. Signature

1. b
2.c
3. c
4. a
5. d
6.e
7.d
8. b
9. b
10. a
11. c
12. e
13. b
14. b
15. e
semoga membantu☺

5. Jakarta – Kebebasan beragama adalah non-derogable rights. Negara tidak bisa melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia sepanjang sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat menjadi pembicara kunci di webinar internasional bertajuk Artikel 18 Deklarasi Universal HAM dalam Perspektif Negara dan Agama, Selasa malam (21/12/2022). Pasal 18 Deklarasi Universal HAM menyatakan setiap orang berhak atas berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini, menurut Yasonna, selaras dengan UUD NRI 1945 yang menempatkan HAM dalam porsi yang cukup signifikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A sampai 28J. “Pasal 28E ayat satu menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Hak kebebasan beragama juga dijamin dalam Pasal 29 ayat dua UUD NRI 1945, yang menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,” ucap Yasonna secara virtual dari ruang kerjanya, di Jakarta. Menurut Menkumham, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesia-an, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi, baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. “Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat,” tandas Yasonna. Yasonna menyatakan, secara umum kehidupan kebebasan beragama di Indonesia mengalami kemajuan. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari sisi legal konstitusional dan dalam hal perlindungan hak kebebasan beragama yang cukup baik dibanding negara lainnya. Namun demikian, semakin majunya kebebasan beragama menimbulkan masalah yang lebih kompleks, karena ruang berekspresi semakin besar. “Misalnya, kelompok yang sebelumnya tidak berani berbicara saat ini mulai muncul di publik dan menyampaikan pendapatnya yang memiliki dampak positif maupun negatif,” paparnya. Yasonna mengakui bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki tantangan, tetapi pemerintah tetap berkomitmen secara serius untuk menjembatani perbedaan yang ada agar tidak memunculkan konflik dan kekerasan. “Kebebasan beragama di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, namun pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam upaya menjembatani perbedaan yang ada, untuk mengatur agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik dan kekerasan,” terang Yasonna. Sebagai non-derogable rights, kebebasan beragama berarti bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Namun dalam praktiknya selalu menimbulkan masalah dan tantangan, khususnya ketika muncul pandangan baru yang dianggap menyimpang dari pandangan mayoritas. “Salah satu masalah yang akhir-akhir ini muncul adalah kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama, yang dipandang oleh aliran mayoritas sudah menyimpang dari prinsip ajaran agama tersebut,” ujar Yasonna. Namun demikian, Yasonna optimis bangsa Indonesia tetap bisa hidup rukun dalam kebhinekaan. Ini karena bangsa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang akan kebebasan beragama, dan hingga kini rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun dalam beragama dan menjalankan ibadatnya. “Walaupun pada awalnya terjadi gesekan-gesekan, dalam perjalanannya rakyat Indonesia dapat hidup berdampingan, dengan mengedepankan toleransi dan perasaan cinta kasih,” kata Yasonna. Dalam menghadapi perbedaan, Yasonna menekankan pentingnya sikap toleran dan dibukanya ruang dialog secara luas. Selain itu, masyarakat beragama dan berkeyakinan perlu didorong untuk memiliki sikap toleran dan moderat. “Penyelesaian terhadap konflik beragama dan berkeyakinan diantaranya dengan mengintensifkan ruang-ruang dialog baik intern maupun antar umat beragama,” tutupnya. 1.buatlah kesimpulan dari artikel di atas. 2.bagaimana cara menyelesaikan konflik beragama. ​

Menurut Menteri Hukum dan HAM, kebebasan beragama adalah hak yang tidak dapat dikurangi oleh negara. Negara tidak boleh melarang aliran atau agama apapun yang masuk dan berkembang di Indonesia, asalkan sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak menyinggung prinsip dan kepercayaan umat agama lain. Hal ini selaras dengan Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang dalam memeluk agama dan beribadat serta kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Menkumham menyatakan bahwa kebebasan beragama di Indonesia secara umum mengalami kemajuan, tetapi masih memiliki tantangan dan masalah yang lebih kompleks. Pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam upaya menjembatani perbedaan agar tidak menimbulkan konflik dan kekerasan. Namun, masalah seperti kekerasan terhadap penganut aliran minoritas dari suatu agama masih sering terjadi. Namun, Menkumham optimis bahwa dengan komitmen dan usaha bersama dari semua pihak, kebebasan beragama di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi lebih baik.

6. 11. Keberadaan hukum internasional HAM  sangat penting dan diperlukan karena….A. Untuk memberi kepastian hukum bagi keberadaan organisasi internasional.B. Sebagai pedoman untuk menjalin hubungan antarnegara.C. Dapat menekan maraknya kasus terorisme.D. Untuk menjamin keadilan bangsa-bangsa didunia.E. Sebagai landasan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM internasional. 12. Pelanggaran HAM dapat dilakukan
oleh pemerintah,warga negara. Contohnya  pelanggaran HAM yang dilakukan antar warga negara adalah….A. Kasus Semanggi.B. Pembredelan majalah Tempo.C. Penyiksaan terhadap anggota PKI.D. Kerusuhan Poso.E. Pembunuhan di Tanjung Priok. 13. Jaminan terhadap HAM merupakan instrumen  untuk menjaga harkat dan martabat manusia,sedangkan secara alami HAM merupakan..u yang melekat pada diri manusia sejak lahir.A. Sesuatu yang bisa dibagi-bagi.B. Hak yang jika hilang,martabat kemanusiaannya tidak diakui.C. Hak yang langsung diwariskan dari orangtuanya.D. Sesuatu yang bersitfat sementara.E. Sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak lahir 14. Indonesia adalah negara hukum.Dalam negara hukum seoerti di Indonesia,melindungi HAM sangat penting.Alasan pentingnya perlindungan HAM dalam sebuah negara hukum seperti di Indonesia adalah….A. Melindungi HAM berarti metaati peraturan.B. Selalu mendapat intervensi asing.C. Agar hakim memiliki peran yang kongkrit.D. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat.E. Melindungi HAM merupakan prinsip negara hukum. 15. Pembredelan terhadap pers kritis termasuk pelanggaran HAM karena….A. Menangkap pemimpin redaksinya.B. Melecehkan lembaga pers.C. Mengundang terjadinya demonstrasi diberbagai daerah. E. Membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat.D. Untuk mendirikan lembaga pers dibutuhkan modal besar.E. Membatasi kebebasan mengeluarkan pendapat. 16. Seseorang yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia dapat tercermin dari sikapnya yaitu….A. Suka membantu orang lain.B. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.C. Lebih banyak memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat.D. Sedikit melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari.E. Melaksanakan hak dan kewajiban seimbang. 17. Pelaksanaan HAM secara mutlak akan menimbulkan benturan dengan HAM  yang dimiliki orang lain.Dengan demikian ,batas pelaksanaan HAM adalah….A. Peraturan.B. Hak dan kewajiban.C. HAM orang lain.D. Hak pokok.E. Kewajiban asasi. 18. Contoh tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan HAM adalah….A. Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti.B. Budi berkelahi kemudian diberi sangsi oleh sekolah.C. Polisi memberi tilang kepada pengemudi yang tidak bertanggung jawab.D. Pemerintah melarang kebebasan yang tidak bertnaggung jawab.E. Orang tua tidak memberikan kebebasan anaknya memilih pendidikan yang sesuai dengan keinginan anaknya. 19. Hak asasi dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah….A. Diberi kebebasan dalam memiliki harta.B. Kebebasan mengemukakan pendapat.C. Mempunyai martabat yang luhur.D. Boleh memeluk agama tanpa batasan.E. Melaksanakan perbuatan sesuai ajaran agama. 20. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 dalam rangka penegakan HAM di Indonesia adalah….A. Komisi kebenaran dan rekonsiliasi.B. Komisi pengadilan HAM.C. Komisi nasional HAM.D. Pengadilan HAM.E. Pengadilan HAM ad hoc.​

Jawaban:

11.A

12.C

13.C

14.A

15.e

16.c

17.e

18.D

19.b

20.e

Penjelasan:

semoga membantu

7. 6. Pemerintahan yang syah dan diakui (Legitimate government) memiliki arti yang penting dalam rangka…A. Menjalankan roda birokrasi dan program-program pemerintahB. Meningkatkan kewibawaan dimata rakyatC. Mempertahankan kekuasaan yang telah diraihD. Menggali seluruh potensi yang dimiliki rakyatE. Mengancam orang lain7. Demokrasi Pancasila meliputi demokrasi politik, ekonomi, dan social, sedangkan demokrasi liberal menekankan pada demokrasi…A. BudayaB. SocialC. PolitikD. KebebasanE. Kebersamaan8. Negara Demkratis diselenggarakan berdasarkan…A. Kebijakan pemerintahB. Kedemokrasian pejabatC. Kehebatan negaraD. Kedaulatan RakyatE. Kekuasaan pemerintah9. Suatu pemerintahan negara memenuhi kriteria sebagai faham demokrasi apabila….A. Kebijakan dan program pemerintah mampu mengakomodasi aspirasi rakyatB. Kebijakan pemerintah mampu menghilangkan semua kesenjanganC. Jalannya pemerintahan diawasi langsung oleh rakyatD. Tidak adanya perbedaan kelas dalam masyarakatE. Tidak adanya kesenjangan dibidang sosial dan ekonomi10. Berikut ini bukan prinsip Demokrasi Pancasila adalah….A. Kedaulatan ditangan rakyatB. Pengambilan keputusan atas votingC. Peradilan yang bebas dan tidak memihakD. Pemerintahan berdasarkan hukum / konsitusiE. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM​

Jawaban:

Maaf kalau salah

Penjelasan:

Aku engga tahu

8. 26. Kedalatan Indonesia diupayakan berbagai jalur, salah satunya jalur diplomasi. Satu per satu negara di dunia mengakui kedaulatan Indonesia. Salah satu negara yang pertama kali memberikan pengakuan de facto atas kemerdekaan Indonesia adalah….A. RRCB. Thailand C. IndiaD. Mesir27. Ruang tahanan mewah yang sempat disoroti menual protes dari berbagai kalangan. Oknum X memiliki berbagai fasilitas layaknya di rumah sendiri Mulai dari pendingin ruangan hingga salon pribadi. Kondisi ini sangat kontras dengan nara pidana lainnya. Fenomena ini bertentangan dengan negara hukum, yaituA perlakuan yang samaB. legitimasi demokrasi C. tuntutan akal budiD. kepastian hukum28. Perhatikan ketentuan pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 berikut!Setiap orang berhak untuk ber- komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, me- nyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Ketentuan tersebut berhubungan dengan karakteristik negara hukum, yaitu….. A. sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak B. perlindungan dan pengakuan terhadap HAMC legalitas dalam arti hukum itu sendiri D. terdapat pembagian kekuasaan29. Pasal 28A-281 UUD NRI Tahun 1945 merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu mengenai…. A pemilihan presiden dan wakil presidenB. pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRDC. dijaminnya hak-hak warga negara dan hak asasi manusiaD. dibentuknya lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana prinsip kedaulatan rakyat30. Perhatikan ketentuan berikut!Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.Berdasarkan ketentuan tersebut bentuk pemerintahan Indonesia adalah….A. serikatB. monarkiC. kesatuanD. republikBantu jawab kak pilssssss!!!!​

Jawaban:

26. C. india

27.

28. B. perlindungan dan pengakuan terhadap HAM

29. C. dijaminnya hak-hak warga negara dan hak asasi manusia

30.

Penjelasan:

maaf kalo salah

9. 1.sikap kita sebagai warga negara untuk mewujudkan cinta tanah air dan bangsa dapat dilakukan dengan… a. mengibarkan bendera Merah Putih b. menjaga nama baik bangsa dan negara c. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap saat d. menggantungkan hidupnya kepada bangsa dan negara 2.salah satu semangat dan nilai-nilai juga pada tahun 1945 yang perlu kita Warisi adalah… a. memusuhi negara adikuasa b. keinginan memusuhi bangsa kulit putih yang telah menyengsarakan rakyat c. menolak terhadap kekuatan asing di Indonesia d. rela berkorban untuk bangsa dan negara 3.wujud kebanggaan kita kepada bangsa dan negara dapat ditunjukkan dengan cara… a.
bergaul tanpa membeda-bedakan sara b. bergaul dengan kelompok yang memiliki ideologi sama c. berkerjasama untuk kepentingan komunitas tertentu d. mengembangkan semangat rela berkorban untuk kepentingan golongannya 4.kecintaan terhadap tanah air di sekolah dapat dilakukan oleh siswa dengan… a. mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler b. menjadi pengurus OSIS c. membantu dan membela temannya meskipun ia bersalah d. memelihara lingkungan hidup 5.peraturan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena… a. memelihara ketertiban bersama b. mengatur kepentingan pribadi c. mendatangkan keuntungan pribadi d. menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat 6.teori pemisahan kekuasaan negara yang dikemukakan oleh Montesquieu dikenal dengan teori… a. dwi politika b. tri praja c. trias politika d. demokrasi 7.Berikut ciri-ciri negara demokrasi,kecuali… a. pengakuan dan perlindungan HAM b. partisipasi rakyat dalam Pemerintah c. supremasi hukum d. melaksanakan pemilihan umum 8.setiap warga negara yang telah memenuhi sarat sesuai peraturan perundang – undangan berhak mengikuti pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan asas… a. langsung b. umum c. bebas d. rahasia

1.b. menjaga nama baik bangsa dan negara

2.d. rela berkorban untuk bangsa dan negara

3.a. bergaul tanpa membeda-bedakan sara

4.d. memelihara lingkungan hidup

5.d. menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat

6.-

7.c. supremasi hukum

8.c. bebas

10. Pengakuan dan perlindungan HAM mengandung arti a. negara menjamin hak setiap warga negara b. hukum yang mengatur HAM c. setiap tindakkan harus sesuai dengan HAM d. persamaan dalam bidang politik ekonomi sosial dan budaya e. setiap manusia memiliki persamaan kedudukan dalam hukum

a.negara menjamin hak setiap warga negara.a. negara menjamin hak setiap warga negara
artinya,ham melindungi dan membebaskan setiap warga negara untuk melakukan sesuatu jika tidak melanggar hukum

11. Perhatikan ketentuan pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 berikut! Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut berhubungan dengan karakteristik negara hukum yaitu karakteristik negara hukum, yaitu… A. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak B. Perlindungan dan pengakuan terhadap HAM C. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri D. Terdapat pembagian kekuasaan

B. Perlindungan dan pengakuan terhadap HAM

penjelasan:

maksud dr pasal tersebut adalah HAM, dimana kebebasan pada perilaku tidak di atur dan menyesuaikan pada diri sendiri

-allaeyda

12. 1. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia secara resmi diakui dan dijamin oleh negara pada …. a. 17 Agustus 1945 b. 18 Agustus 1945 c. 29 Desember 1949 d. 5 Juli 1955 2. Seorang warga negara dapat menyampaikan pendapat melalui …. a. Mahkamah Agung b. Dewan Pertimbangan Agung c. Komisi Pemberantasan Korupsi d. Dewan Perwakilan Rakyat 3. Pelarangan pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain diatur dalam UUD 1945 pasal …. a. 28-A b. 28-B c. 28-C d. 28-D 4. Tempat yang diperbolehkan untuk dapat melaksanakan penyampaian pendapat di muka umum, yaitu …. a. rumah sakit b. istana negara c. terminal angkutan umum d. lapangan terbuka 5. Undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR tentang HAM adalah Undang-Undang nomor …. a. 26 Tahun 1998 b. 26 Tahun 2000 c. 36 Tahun 1998 d. 39 Tahun 1999 6. Pemberitahuan kepada Polri secara tertulis tidak berlaku untuk kegiatan .… a. pertandingan final liga Indonesia b. ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan c. pengkajian ajaran terlarang di taman kota d. konser amal artis ibu kota 7. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadakan penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM adalah …. a. Kepolisian b. Kejaksaan Agung c. Lembaga Bantuan Hukum d. Komnas HAM 8. Membuat pamflet, selebaran, brosur, spanduk, poster, dan baliho adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat secara …. a. lisan b. tulisan c. media d. seni 9. Negara menjamin dan melindungi hak asasi manusia berdasarkan …. a. sifat kodrat manusia b. keseimbangan hak dan kewajiban c. jasa seseorang terhadap negara d. persamaan keadilan 10. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pikiran dengan lisan, atau tulisan secara demonstratif di muka umum disebut …. a. rapat umum b. demonstrasi c. mimbar bebas d. ceramah 11. Hak untuk mendapatkan pendidikan adalah merupakan hak asasi dalam bidang …. a. politik b. ekonomi c. hukum d. sosial budaya 12. Mengemukakan pikiran secara bebas berarti mengemukakan pendapat …. a. atas pengaruh orang lain b. tanpa tekanan fisik dan mental dari pihak lain c. atas perintah atasan d. atas kehendak orangtua 13. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang …. a. kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum b. hak asasi manusia c. pendidikan nasional d. pertahanan dan keamanan nasional 14. Tempat yang tidak boleh digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat, yaitu …. a. lapangan b. jalan raya c. rumah sakit d. kampus 15. Menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia merupakan bagian dari fungsi Komnas HAM, yaitu fungsi ….. a. pengkajian dan penelitian b. penyuluhan c. pemantauan d. mediasi

2.D
3.A
4.D
5.D
7.D
11.D
12.B
13.B
14.B
15.B
maaf klo salah
semoga membantu

13. 4. Perhatikan ketentuan pasal 28F UUD NRI Tahun1945 berikut!Setiap orang berhak untuk ber-komunikasi dan memperoleh informasiuntuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untukmencari, memperoleh, memiliki, me-nyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segalajenis saluran yang tersedia.Ketentuan tersebut berhubungan dengankarakteristik negara hukum, yaitu ….a. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihakb. Perlindungan dan pengakuan terhadap HAMc. Egalitas dalam arti hukum itu sendirid. Terdapat pembagian kekuasaan​

Jawaban:

B. perlindungan dan pengakuan terhadap HAM

Penjelasan:

Dalam Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan, “Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun dan tanpa memandang batas.”